MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI;

I.                   PEMERINTAHAN KATALIS;  Mengarahkan ketimbang mengayuh

Kata pemerintahan berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti mengarahkan.

Dengan demikian, tugas pemerintah adalah mengarahkan dan bukan mengayuh perahu, sehingga pelayanan dianggap sebagai mengayuh dan pemerintah tentunya tidak pandai mengayuh.

II.                                        PEMERINTAHAN MILIK MASYARAKAT;  Memberi wewenang ketimbang    melayani.

Pemerintah harus mempercayai warga negaranya untuk merumuskan sejumlah program kebijakan.

Mendesain pelayanan publik berbasiskan kebutuhan dan kemampuan komunitas, sehingga kewenangan tidak menjadi monopoli bagi pemerintah.

III.             PEMERINTAHAN YANG KOMPETITIF; Menyuntikan persaingan kedalam pemberian pelayanan

Merubah perspektif, bahwa persoalannya bukanlah provider publik versus provider swasta, namun yang menjadi problem krusial adalah wacana tentang monopoli versus kompetisi.

Membangun partisipasi aktif private sector dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

IV.            PEMERINTAHAN YANG DIGERAKAN OLEH MISI MENGUBAH ORGANISASI YANG DIGERAKAN OLEH PERATURAN

Pemerintah harus mempunyai capaian/target yang menggerakkan aktivitasnya.

Organisasi yang digerakkan oleh misi punya keunggulan:

1.     Lebih efisien.

2.     Lebih efektif.

3.     Lebih inovatif.

4.     Lebih fleksibel.

5.     Etos kerja lebih tinggi

V.                PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI HASIL, Membiayai hasil bukan masukan

Logika aktivitas pemerintahan tidak hanya bersifat spending saja.

Lebih dari itu, aktivitas pemerintahan bisa dipandang sebagai investasi, sehingga pembiayaannya bisa dipandang pembiayaan kepada hasil.

VI.            PEMERINTAHAN BERORIENTASI MEMENUHI KEBUTUHAN PELANGGAN BUKAN BIROKRASI

Fokus pelayanan ditujukan pada warga negara dengan melekatkan predikat costumer kepada warga negara.

Birokrasi tidak berorientasi ke dalam, tetapi ke luar, sehingga menempatkan mereka sebagai pelayan dari para pelanggan.

VII.         PEMERINTAHAN WIRAUSAHA; Menghasilkan ketimbang membelanjakan

Aktivitas pemerintah didesain untuk mengurangi beban pembiayaan dan menghasilkan profit.

Fungsi usaha publik dibagi menjadi:

1.     Aktifitas yang dirancang untuk menghasilkan laba.

2.     Aktifitas yang dibentuk untuk mendapatkan modal kembali, tetapi tidak menghasilkan laba.

3.     Aktifitas yang secara parsial dapat mendukung mereka sendiri.

VIII.      PEMERINTAHAN ANTISIPATIF; Mencegah daripada mengobati

Kebijakan diarahkan untuk melakukan manajemen krisis dengan mencegah kerugian yang lebih besar.

Dengan demikian, setiap kebijakan harus mempunyai nuansa yang bersifat antisiapsif.

IX.             PEMERINTAH DESENTRALISASI; Dari hirarkhi menuju partisipasi & tim kerja

Kewenangan pembuatan kebijakan tidak tersentralisasi.

Desentralisasi diarahakan untuk mendekatkan pelayanan publik serta membangun demokrasi melalui peningkatan partisipasi.

X.                PEMERINTAH BERORIENTASI PASAR; Mendongkrak perubahan melalui pasar.

Pemerintah, selaku badan publik, cenderung mengambil peranan sebagai fasilitator bagi para investor yang sudah berkembang atupun yang baru tumbuh.

Sebagai konsekuensi, pemerintah harus membatasi peranannya dalam penyediaan barang dan jasa. Pada titik ini, pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan bukan sebagai pemasok barang dan jasa tertentu.